Negara Harus Hadir Bagi Orang Papua Seutuhnya

KOBAKMA-Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tetap menggelar peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang ditandai dengan bunyi sirene selama 5 menit dan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di halaman Rumah Sakit Lukas Enembe di Kobakma, ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah, Senin (17/8) kemarin.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Ricky Ham Pagawak,SH.,M.Si. Sedang Ipda Jean G. Pulanda menjadi Komandan Upacara dan pembacaan teks proklamasi oleh Wakil Ketua II DPRD Leonard Doga.
Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih berlangsung penuh himat dari awal hingga selesai dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan, yakni mengenakan masker dan menjaga jarak. Menariknya, para peserta upacara mulai dari ASN, anggota Polri maupun TNI diisi anak-anak Papua.
Bupati Ricky Ham Pagawak (RHP) mengakui, memang mereka yang ambil bagian dalam upacara adalah anak-anak Papua. Ini menunjukan bahwa orang Papua juga adalah orang Indonesia sehingga negara perlu hadir seutuhnya bagi kehidupan orang Papua.
“Dengan apa yang sudah kami tunjukan ini, maka pemerintah pusat jangan ragu dengan orang Papua, kalau pemerintah ragu, ya saya kira pemerintah yang meragukan orang Papua, tapi orang Papua tidak, jangan negara hadir setengah-setengah,”ujarnya.
“Hari ini bukti daripada itu, kami anak Papua yang menaikan bendera, kami semua hormat. Itu merupakan bagian daripada kami ini generasi yang meneruskan perjuangan para pahlawan, jadi harus mengucap syukur dan berterima kasih dan harus menghargai hasil perjuangan mereka dengan mengambil bagian” tambahnya.
Bupati RHP mengakui, memang hingga saat ini negara belum sepenuhnya hadir bagi orang Papua, padahal negera sudah berusia 75 tahun.
Salah satu contohnya adalah soal Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah pusat bagi Provinsi Papua, dengan harapan orang Papua akan mengatur dirinya sendiri.
Sayangnya, selama Otonomi Khusus berjalan 20 tahun, negara hanya bisa mengijinkan satu peraturan daerah khusus (Perdasus) yang dijadikan peraturan pemerintah, yakni pembentukan Majelis Rakyat Papua. Sedangkan, banyak Perdasus yang telah diajukan pemerintah provinsi maupun DPR Papua, tidak satu pun disetujui hingga orang Papua tidak merasa memiliki negara ini.
Bupati dua periode ini bersyukur, sebab hingga puncak pelaksanaan detik-detik proklamasi, situasi di Kabupaten Mamberamo Tengah berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Menurut bupati hal ini bisa terjadi karena masyarakat Mamberamo Tengah menyadari bahwa kehadiran kabupaten in karena kemurahan Tuhan.
“Yang kedua, masyarakat Mamberamo Tengah tahu negara yang memberikan kabupaten ini, sehingga mereka harus menjaga keamanannya agar perayaan HUT RI ke-75 ini bisa dilaksanakan penuh damai dan sukacita,” imbuhnya.
Bupati Ricky Ham Pagawak juga bersyukur atas perlindungan Tuhan hingga bangsa Indonesia boleh melaksanakan HUT ke-75. Dan tentunya juga ucapan terima kasih kepada para pahlawan yang berjasa hingga Indonesia bisa merdekan.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Lukas Enembe yang tetap mengijikan dilaksanakannya peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaaan Indonesia ke-75 di tengah pandemi covid-19,” katanya.
Pada sore harinya dilaksanakan upacara penurunan bendera yang juga diikuti ASN, TNI-POLRI dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.
Pada kesempatan itu, bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua DPRD Hengky Dani Yikwa, SE. Upacara kesempatan sendiri berlansung aman dan tertib. (Humas-Kominfo).

Bagikan melalui: