DPRD Mamteng Gelar Sidang RAPBD 2018

JAYAPURA-Langkah cepat diambil DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) bersama Pemkab untuk menggelar sidang Rancangan Pendapatan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Sidang yang membahas RAPBD 2018 dan Non APBD 2017 itu dilaksanakan di Hotel Delima Jayapura, Rabu (6/12) kemarin. Sidang itu sendiri dibuka Ketua DPRD Mamberamo Tengah Berius Kogoya, S.Th didampingi Bupati R. Ham Pagawak, SH,MSi, Wakil Bupati Yonas Kenelak, S.Sos, Wakil Ketua I Julianus Tabuni, Wakil Ketua II Otho Pugumis, S.Pt Hadir dalam pembukaan sidang tersebut 18 anggota parlemen dan pimpinan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam kesempatan itu, Bupati R, Ham Pagawak, SH, MSi menyerahkan materi sidang kepada Ketua DPRD Berius Kogoya, STh untuk selanjutnya dibahas. Bupati R, Ham Pagawak dalam pengantar nota keuangan mengatakan penyusunan RAPBD tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bupati Ham menjelaskan materi yang diajukan dalam sidang paripurna ini adalah kebijakan umum anggaran (KUA) 2018, prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan 2018. Rancangan peraturan bupati (Raperbup) APBD 2018, rancangan peraturan daerah penjabaran perubahan APBD 2018 dan nota keuangan yang wajib disampaikan selaku bupati Mamberamo Tengah yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bupati Ham menuturkan materi pertama yang disampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan adalah tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS) tahun anggaran 2018. “Kedua materi ini disatukan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya. Menurut Bupati Ham, dibanding tahun 2017 lalu, APBD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tahun 2018 mengalami penurunan. Untuk tahun APBD tahun 2018 mencapai Rp99.045.602.709. Orang nomor satu di Kabupaten Mamberamo Tengah itu, mengakui kebutuhan-kebutuhan dalam bentuk program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKPD tahun 2018. Jauh melebihi ketersedian anggaran, sehingga banyak program dan kegiatan yang terakomodir pembiayaannya. “Inilah kenyataan yang kita hadapi, dengan demikian plafon anggaran yang minim tersebut diharapkan dapat mengotimalkan program kegiatan yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi azas-azas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien, dan transparan,” ujarnya. Bupati Ham menegaskan, walau APBD tahun 2018 turun dibanding, tahun sebelumnya, namun, pemerintah tetap komit untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi prioritas. Bupati Ham menyebutkan untuk APBD tahun 2018 ini sejumlah sektor masih menjadi prioritas antara lain pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan (Konferensi Gereja GIDI), perkantoran, dan perumahan termasuk Pilkada, ujarnya.

Bagikan melalui: