APBD 2018 Mamberamo Tengah Disahkan

JAYAPURA-Setelah membahas materi RAPBD tahun 2018 selama beberapa hari akhirnya DPRD Mamberamo Tengah (Mamteng) mensahkan APBD 2018 dalam penutupan sidang paripurna di Hotel Aston Jayapura, Jumat (8/12) lalu. APBD Mamberamo Tengah 2018 yang disahkan oleh para wakil rakyat tersebut senilai Rp 999.045.602.709. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Berius Kogoya, S.Th bersama Wakil Ketua I Julianus Tabuni dan Wakil Ketua II Otho Pugumis, S.Pt juga mensahkan delapan Ranperda baik yang didorong eksekutif maupun atas inisiatif legislatif. Sidang paripurna itu sendiri dihadiri langsung Bupati R. Ham Pagawak, SH,M.Si, Wakil Bupati Yonas Kenelak, SH,M.Si dan seluruh pimpinan OPD baik dinas, kantor maupun badan. Ranperda yang disahkan itu, baik yang didorong eksekutif maupun legislatif antara lain Ranperda perubahan organisasi perangkat daerah (OPD), Ranperda pajak mineral bukan logam dan batuan, Raperda pajak bumi dan bangunan, dan Ranperda pemekaran kampung, Ranperda pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Ranperda pengendalian angkutan umum, Ranperda pemberdayaan tenaga kerja lokal dan Ranperda standarisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Bupati R. Ham Pagawak mengakui untuk APBD Tahun 2018 yang mencapai sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar lebih memang mengalami penurunan, jika dibanding APBD Tahun 2017 yang nilainya mencapai satu triliun lebih. Walau APBD mengalami pengurangan, kata Bupati Ham tak mengurangi semangat pemerintah untuk mempercepat pembangunan bagi rakyat di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan program-program yang sudah dibuat. Menurut Bupati Ham, dengan anggaran yang ada ini, telah dialokasikan untuk program-program prioritas pada 2018 seperti Pilkada, Konferensi GIDi di bidang keagamaan, bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur termasuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga yang sudah merampungkan kegiatan seperti pembangunan rumah-rumah masyarakat dan kantor-kantor. “Dengan anggaran yang ada ini tetap diupayakan agar semua sektor yang menjadi prioritas dalam APBD tetap berjalan, walau tidak sepenuhnya seperti tahun 2017 lalu,” imbuhnya. Bupati Ham juga menyampaikan terima kasih kepada pihak legislatif yang sudah membahas dan mensahkan APBD 2018 termasuk delapan Ranperda yang dibuat eksekutif maupun atas usulan DPRD. “Setelah dokumennya lengkap, maka akan langsung dibawa ke provinsi untuk dikonsultasikan, selanjutnya di bawa ke pusat sehingga Perda itu sah secara hukum dan sesuai dengan aturan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Berius Kogoya mengatakan non APBD yakni Ranperda yang dibuat eksekutif maupun dari inisiatif dewan menjadi perhatian untuk dibahas dan disahkan, selain APBD, sebab Ranperda-Raperda ini menjadi jantung dalam penyelengaraan pemerintahan. “Saya berterima kasih kasih kepada anggota DPRD yang dalam beberapa hari ini bekerja keras untuk membahas dan mensikornisasikan dengan eksekutif sehingga Ranprda dan APBD bisa disahkan dalam rapat paripurna,”pintanya.

Bagikan melalui: